POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengungkapkan sistem penagihan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan dan memberatkan keuangan daerah. 

Menurutnya, BPJS Kesehatan menggunakan metode estimasi kelahiran bayi yang tidak akurat untuk menentukan besaran tagihan iuran tanpa melibatkan pemerintah daerah. 

“BPJS langsung memperkirakan jumlah kelahiran bayi di Samarinda tanpa melihat data yang nyata. Misalnya mereka mengasumsikan seribu bayi akan lahir dalam setahun dan langsung mengalikan dengan tarif iuran padahal bayi-bayi itu belum lahir dan ini hanya perkiraan,” jelas Andi Harun.

Andi Harun mengatakan sistem semacam ini membuat pemerintah daerah mendadak memiliki utang besar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti yang terjadi pada 2024 dimana Samarinda harus menanggung utang Rp17 miliar akibat perhitungan estimasi ini.

Masalah semakin rumit ketika BPJS mengancam akan melaporkan pemerintah daerah kepada Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri jika pembayaran tidak tepat waktu yang bisa berujung pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). 

“BPJS sering kali memberi ancaman dengan mengatakan DAU bisa dipotong. Ini cara yang tidak elegan dan menghambat diskusi yang sehat antara pemerintah daerah dan pusat,” ungkapnya.

Andi Harun juga menjelaskan dampak sistem BPJS Ketenagakerjaan yang memberatkan daerah. Kewajiban membayar 5 persen dari total kesejahteraan pegawai untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan setiap kali ada kenaikan gaji sangat membebani daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. 

“Kami ingin meningkatkan kesejahteraan ASN tetapi kewajiban ini membuat ruang fiskal semakin sempit,” tambahnya.

Sebagai solusi, Pemkot Samarinda berencana membawa masalah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga terkait untuk mencari jalan keluar yang lebih adil dan transparan. 

“Kami berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem ini agar tidak merugikan pemerintah daerah,” pungkasnya.

(tim redaksi)