“Dari dulu kami sudah terus mengkritik tambang, tapi kebijakan pemkot memang kurang mantap dan tidak sepenuh hati untuk menutup itu (aktivitas tambang),” tambahnya.
Akibat langkah pemerintah yang dinilai plimplan, maka aktivitas tambang di Samarinda hingga saat ini masih terus terjadi, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.
“Kenapa mesti menunggu sampai 2026 kalau besok saja kan bisa, kan tinggal mengeluarkan kebijakan yang tegas saja,” ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu berharap Pemkot Samarinda dapat berkomitmen dalam mewujudkan program Samarinda bebas zona tambang.
“Apakah di 2026 dapat di zerokan tambangnya atau tidak kita lihat, untuk permasalahan target itu kenapa tidak dalam waktu dekat saja,” tandasnya.
(Advetorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
