Dia mencontohkan persoalan berita renovasi rumah jabatan yang viral di media. Bagaimana sebagian jurnalis terkesan tidak objektif karena membesar-besarkan pembangunan kolam renang dan ruang sauna dalam proyek renovasi rumah jabatan yang bernilai sekitar Rp 9 miliar tersebut.
"Padahal kolam renang dan sauna itu hanyalah bagian kecil dari besarnya kegiatan renovasi rumah jabatan yang memang cukup banyak yang harus diperbaiki. Tapi yang dikesankan di beberapa media adalah biaya sebesar itu seolah hanya untuk pembuatan dua objek tersebut," papar Andi Harun.
Itupun menurut dia, kolam renang yang direncanakan berukuran kecil dan biasa saja, bukan kolam renang seperti di hotel-hotel berbintang. Demikian juga ruangan yang disebut sauna itu hanyalah ruang ganti setelah berolah raga yang ukurannya juga hanya 2 kali 3 meter dengan fasilitas sederhana. Memang direncanakan ada fasilitas mandi uap (sauna) nya. Namun diperkirakan tidak mencapai harga puluhan juta.
Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim, Intoniswan turut memberikan masukkan, ia menyarankan agar Wali Kota Andi Harun sedikit mengurangi penyampaian informasi yang bersifat dalam karena rentan menimbulkan kesalahan persepsi bila yang diperoleh wartawan melalui wawancara belum lengkap atau tuntas.
"Bahkan kalau perlu pak wali menolak wawancara door stop kalau merasa tidak nyaman dengan pertanyaan wartawan," ujar Intoniswan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
