POJOKNEGERI.COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden ke-7 Jokowi melakukan upaya kriminalisasi terhadap mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam kasus dugaan korupsi Formula E yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hasto membeberkan adanya dugaan main tangan Jokowi dalam melanggengkan kekuasaannya dengan menjegal lawan politiknya melalui intervensi instrumen negara itu.
“Kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dilansir dari Tempo.co
Dia juga mengungkapkan Jokowi heran lantaran nama Anies disebut semakin melejit usai dipanggil tim penyelidik KPK seputar penganggaran Formula E.
Pernyataan itu berakar dari penjelasan Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa aparat hukum, termasuk lembaga penanganan rasuah, diduga dikendalikan penguasa sebagai alat untuk menekan lawan politik.
KPK sebelumnya menyelidiki potensi korupsi dalam penyelenggaraan Formula E tersebut pada September 2021.
Pemeriksaan ini berlangsung di tengah penyelenggaraan jet darat listrik itu di Sirkuit E-Prix Internasional Jakarta, kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada Juni 2021.
Anies pun pernah dipanggil tim penyelidik KPK dalam kasus tersebut pada 7 September 2022.
Nama Anies bahkan disebut-sebut segera jadi tersangka pada Juni 2023.
Namun, KPK saat itu menyatakan belum ada tersangka dalam kasus tersebut.
Tidak hanya itu saja, Hasto juga membongkar "borok" Jokowi lainnya.
Hasto mengungkap rencana 'jahat' Jokowi yang menggunakan instrumen yang ia sebut sebagai 'Partai Cokelat'.
Mulanya ia menceritakan bila dirinya sudah ditargetkan untuk menjadi tersangka karena disertasi dan proses di Pilkada 2024.
"Jadi ada dua peristiwa yang penting, mengapa saya ditargetkan kembali. Pertama adalah disertasi saya, di situ kan saya menyimpulkan Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral itu, kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core element dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan feodalisme, populism, dan machiavellianisme," Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Peristiwa kedua yakni berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada 2024, terutama wilayah Sumatera Utara (Sumut), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).
"Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi harusnya berkontestasi secara sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai 'Partai Cokelat," Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hasto bahkan sempat diperingatkan oleh Connie Rahakundini untuk tidak usah turun ke lapangan, terutama di Sumut dan mempersoalkan Bobby Nasution.
Meski begitu, dirinya mengaku tak gentar dengan ancaman ini.
Tak hanya itu, ia bahkan mendengar bila Jokowi lengser dari Jakarta, maka ada dana mobilisasi yang cukup besar.
"Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir Rp200 miliar itupun permintaan dari Rp400 miliar. Jadi buat apa pilkada, kalau semua sudah coba di-setting dengan cara-cara yang sepertinya demokratis tetapi dalam suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu" Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
(*)
