POJOKNEGERI.COM - Update informasi ibu kota negara (IKN).
Penamaan Ibu Kota Negara (IKN) bernama Nusantara yang telah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Senin (17/1/2022) kemarin rupanya memiliki kaitan sejarah peradaban Kutai di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Sejarawan Lokal Kaltim, Muhammad Sarip penamaan Nusantara bagi wilayah IKN baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki relasi dan relevansi dengan sejarah lokal di Bumi Mulawarman.
Muhammad Sarip menjelaskan, nama Nusantara sebenarnya merupakan toponimi wilayah di timur Kalimantan sebelum lahirnya nama Kutai yang dicetuskan Aji Batara Agung Dewa Sakti di penghujung abad ke-13 Masehi.
Cetusan nama Kutai itu pun kemudian menjadi nama Kerajaan Kutai Kertanegara yang berpusat di Jaitan Layar yang kini bernama Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Saya menemukan dokumentasi yang menyatakan bahwa Nusantara adalah nama wilayah (timur Kalimantan) sebelum bernama Kutai dari riset Solco Walle Tromp yang terbit tahun 1888," jelas Sarip, Selasa (18/1/2022).
Solco Walle Tromp, kata Muhammad Sarip, merupakan ilmuwan Belanda yang pernah menjabat sebagai Asisten Residen Oost Borneo pada waktu kolonialisme.
"Dia termasuk orang yang meneliti manuskrip Salasilah Kutai," imbuhnya.
Di dalam riset Solco Walle Tromp tersebut, ia menulis beberapa tradisi lisan penduduk setempat yang menamakan kawasan Kutai sebelum menjadi kerjaan bernama Nusentara.
Teks asli versi Solco Walle Tromp juga bisa dilihat dalam bukunya yang berjudul 𝘜𝘪𝘵 𝘥𝘦 𝘚𝘢𝘭𝘢𝘴𝘪𝘭𝘢 𝘷𝘢𝘯 𝘒𝘰𝘦𝘵𝘦𝘪 adalah “Noesëntara”.
Tak hanya Solco Walle Tromp, Muhammad Sarip juga mengatakan ada ilmuwan lainnya, yakni SC Knappert yang juga memublikasikan penelitiannya tentang Kutai pada 1905.
Dalam karyanya yang berjudul “𝘉𝘦𝘴𝘤𝘩𝘳𝘪𝘫𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘝𝘢𝘯 𝘋𝘦 𝘖𝘯𝘥𝘦𝘳𝘢𝘧𝘥𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘒𝘰𝘦𝘵𝘦𝘪” Knappert menulis bahwa menurut cerita penduduk asli, dulu daerah Kutai disebut Nusantara.
"Jadi, dalam konteks apresiasi terhadap khazanah kearifan lokal dalam rencana pemindahan IKN, sebenarnya penamaan Nusantara cukup representatif bagi komunitas lokal Kaltim. Opini saya ini khusus terkait aspek sejarah atau historis, di luar konteks politik dan hukum yang bukan domain kompetensi saya," pungkas pria yang pernah menerima Sertifikat Kompetensi Bidang Sejarah dari Kemdikbud-BNSP ini.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
