Isran Noor menjelaskan pemindahan IKN ke Kaltim merupakan pemilihan yang tepat dari Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat.
Letak geografis Kaltim ada di tengah-tengah Indonesia, dengan harapan mampu membawa pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia baik bagian barat, timur dan tengah.
“IKN Nusantara ini adalah solusi pemerataan keadilan untuk Indonesia. Ini saya berbicara bukan karena sebagai Gubernur Kaltim, tetapi atas dasar kebangsaan. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Ibu kota negara yang bukan hanya milik rakyat Kaltim dan Kalimantan, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia,” tegas Isran Noor.
Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI, Sylviana Murni mengungkapkan gala dinner sebagai rangkaian dari kegiatan kunjungan kerja (kunker) BKSP DPD-RI ke Kalimantan Timur.
“Kita menjalin silaturahmi sekaligus mendengarkan penjelasan-penjelasan terkait pembangunan IKN dari pihak terkait. Karena kita (DPD-RI) berharap (pembangunan) betul-betul terwujud. Ke depannya juga perlu kebersamaan dalam memimpin ibu kota baru negara Republik Indonesia di Kalimantan Timur. Untuk itu kita harus terus meningkatkan interaksi dan komunikasi dalam pembangunan IKN Nusantara di Kaltim,” pungkasnya.
(ADV/ KOMINFO KALTIM)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
