POJOKNEGERI.COM - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk membangun jaringan jalur rel kereta api dalam kota mengejutkan anggota DPRD.
Meskipun saat ini baru pada tahap studi kelayakan dan sedang dalam proses tender dengan pagu anggaran Rp760 juta, rencana tersebut telah membuat suasana hangat di kantor parlemen di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda.
“Kita hargai angan-angan itu, berhalusinasi juga boleh,” ujar Anhar, anggota DPRD Samarinda dari Komisi III.
Sebelumnya, dua anggota DPRD Samarinda dari Komisi II, Abdul Rohim dan Laila Fatihah, juga mengaku kaget setelah menerima informasi dari wartawan yang menunjukkan screenshoot tender tersebut yang bersumber dari laman lpse.samarindakota.go.id.
"Menurut saya, kita harus melihat skala prioritas kita dulu. Pemenuhan kebutuhan masyarakat itu apa? Dasar dulu, seperti pemenuhan kebutuhan air bersih, sembako, infrastruktur dasar seperti sekolah, jalan, dan air bersih. Kita lebih memprioritaskan itu,” ujar Laila Fatihah.
Tender studi kelayakan jaringan jalur rel kereta api Kota Samarinda muncul di laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).
Nama tender yang tertera adalah "Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Jaringan Jalur Rel Kereta Api Dalam Kota Samarinda."
Saat ini, dua peserta telah mengikuti tender tersebut yang kini memasuki tahap Kirim Persyaratan Kualifikasi dari 19 hingga 24 Juni 2024.
Pemenang tender akan diumumkan pada 8 Juli 2024.
Politisi PDI Perjuangan, Anhar, memberikan tanggapan terkait rencana Pemkot tanpa adanya konsultasi dengan DPRD Samarinda.
Padahal, DPRD sebagai legislatif adalah mitra kerja eksekutif dalam penganggaran rencana pembangunan yang tertuang dalam APBD.
Anhar mengakui bahwa dalam fungsi budgeting dan legislasi DPRD yang mengesahkan APBD 2023, rencana pembangunan rel kereta api tidak pernah disebut-sebut.
"Yah, kita doakan saja apa yang dia mau buat. Kalau untuk jalur rel kereta api ini saya tidak bisa komentar lagi,” ujar Anhar.
Ia menyoroti kecenderungan pemerintah sebagai eksekutif yang memilih jalan sendiri tanpa menghiraukan DPRD sebagai mitra.
"Memang dari DPRD belum mendapatkan usulan dari pemerintah kota Samarinda untuk rel kereta api itu. Namun, kita masih menunggu dari pemerintah kota apakah memang benar untuk jalur rel kereta api itu,” tegasnya.
Anhar juga menyoroti isu lain yang perlu perhatian, seperti proyek terowongan yang AMDAL-nya belum selesai.
"Tidak usah deh jauh-jauh, walaupun rel kereta api sudah keluar untuk studi kelayakan di LPSE itu, sedangkan terowongan aja AMDAL-nya belum kelar, jadi tidak usah lagi bangun mega proyek yang lain-lain,” pesannya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi yang matang sebelum memulai proyek besar seperti ini dan mempertanyakan timeline serta durasi pengerjaan proyek rel kereta api, mengingat masa jabatan Wali Kota Samarinda yang sudah hampir habis.
Selain itu, Anhar menekankan perlunya presentasi mekanisme proyek ini di DPRD sebelum semua langkah dilaksanakan.
Di akhir pernyataannya, Anhar berharap, “Mari kita doakan agar Samarinda tidak banjir lagi dan setiap jalan di kota ini bagus semua," pungkasnya. (adv)