POJOKNEGERI.COM - Pro dan kontra masih mewarnai proyek pemasangan pipa gas Senipah-Balikpapan.
Salah satu kelompok masyarakat yang menolak pemasangan pipa gas tersebut, yakni Aliansi Masyarakat Samboja Bersatu (AMBS).
Terkait dengan pemasangan pipa gas yang mendapat penolakan dari masyarakat lantas mendapat sorotan dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan Pemerintah Provinsi maupun DPRD harus hadir untuk mengatasi konflik tersebut.
“Sepertinya terlepas dari ada beberapa konflik masyarakat dengan misalnya Pertamina ataupun kontraktornya, saya pikir pemerintah maupun DPRD harusnya hadir,” kata Salehuddin ditemui di DPRD kaltim.
Sebab kata dia, selama ini belum ada dari pihak pemerintah maupun DPRD hadir untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan pemasangan pipa gas ini.
“Karena selama ini tidak ada proses pendampingan dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini PUPR maupun dari DPRD. Kenapa saya sampaikan lagi bahwa mungkin saja ada beberapa ketidak tahuan masyarakat terkait dengan proses mekanisme Amdal,” ujarnya.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
