Ditambahkan Menteri Basuki, Pemerintan Indonesia menjamin kemudahan perizinan untuk membuka izin usaha konstruksi di Indonesia. "Seluruh perizinan akan dibantu oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dimonitor langsung oleh Presiden," ujarnya.
Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia Nina mengatakan, sangat tertarik untuk melihat tindak lanjut dari pertemuan hari ini. "Kami datang bersama dengan sejumlah perusahaan di Finlandia yang bergerak dalam bidang konstruksi dan inovasi teknologi untuk keberlanjutan lingkungan," kata Nina.
Turut mendampingi Menteri Basuki dalam pertemuan bilateral tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry TZ, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
