POJOKNEGERI.COM - Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengenai gedung kantor pusat Pertamina masih menyewa di Jakarta, menuai polemik.
Namun, pernyataan Ahok itu dibantah oleh Pertamina sendiri.
Awalnya, Ahok yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) meminta PT Kilang Pertamina segera memindahkan kantornya di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini dikarenakan menyusul adanya beberapa pertimbangan.
Salah satunya yakni harga sewa gedung atau perkantoran di Jakarta yang terbilang sangat mahal.
Ahok menyebut Pertamina harus merogoh kocek hingga Rp382 miliar untuk menyewa gedung dengan ukuran dan jangka waktu tertentu.
Padahal, anak usaha PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) itu memiliki aset properti di Balikpapan yang dipandang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi perkantoran.
"Hulu dan kilang menyewa kantor di sini (Jakarta) itu 92.000 meter persegi, Rp382 miliar, belum operasionalnya," ucap Ahok, dikutip dari Okezone.
Ahok juga menyoroti Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang saat ini masih berkantor di Jakarta.
Perusahaan di bawah Subholding Upstream atau PT Pertamina Hulu Energi (PHE), terpakasa mengeluarkan dana Rp3 miliar untuk membayar sewa gedung.
Ahok menilai dengan menempati kantor regional dekat wilayah kerja membuat perusahaan lebih hemat.
Lantaran tidak mengeluarkan biaya sewa gedung.
Keinginan ini lanjut dia sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurutnya, Kepala Negara memberikan lampu hijau atas usulan tersebut.
Di sisi lain, Pertamina membantah kabar yang menyebut BUMN itu menyewa kantor senilai Rp320 miliar per tahun, di kawasan Gambir, Jakarta.
VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan, kantor pusat di Gambir adalah milik Pertamina.
“Klarifikasi, kantor pusat Pertamina di wilayah Gambir merupakan aset Pertamina Group. Artinya milik Pertamina, jadi Pertamina Group tidak sewa. Mungkin informasi yang beredar ketika disebut Pertamina sewa, langsung diasosiasikan ke Gedung Pertamina di Gambir,” tegas Fadjar Djoko Santoso.
Ia menyatakan, Pertamina memang menyewa sejumlah gedung untuk ditempati pegawainya lantaran kantor di Gambir sudah tidak mencukupi.
Tapi bukan gedung kantor pusat di Gambir.
Salah satu gedung yang disewa Pertamina adalah Sopo Del Tower di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, yang merupakan milik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan alasan Pertamina menyewa gedung untuk kantor pusat di Gambir, Jakarta Pusat.
Ia menilai Pertamina harusnya tidak perlu menyewa gedung karena punya banyak aset.
Mulyanto heran lantaran Pertamina yang punya banyak aset harus menyewa gedung kantor pusat.
"Harusnya kan banyak aset-aset Pertamina di sini, gedung aja kok sampai sewa. Sampai saat ini enggak ada kabar ya terbesit informasi gangguan gangguan ya. Pertamina masih sehat-sehat terus," ucap Mulyanto.
Di Balikpapan sendiri, Pertamina sudah memiliki sejumlah kantor.
Dari industri hulu migas antara lain ada PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur.
Dari industri hilir migas ada PT Kilang Pertamina Balikpapan, Pertamina Gas, Pertamina Patra Niaga, hingga Pertamina Shipping.
Di Balikpapan, Pertamina juga memiliki kawasan perumahan dan apartemen, lengkap dengan berbagai sarana olahraga seperti lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, hingga lapangan golf.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
