Era digital dengan memanfaatkan kegunaan smartphone juga bakal diyakini menyukseskan kegiatan pengawasan kepemiluan.
Termasuk, mengkampanyekan pada ASN, TNI-Polri terkait netralitas.
Serta yang paling sering didengar yakni politik uang di tengah masyarakat.
"Bawaslu akan menyasar netralitas ASN, bagaimana cara mengedukasi, dilarang melibatkan dan dilibatkan dalam kampanye," tukas Galeh.
Apa saja yang menjadi larangan untuk ASN juga menurut Galeh tentu tidak semua mengetahui, untuk itu pihaknya akan berinovasi agar Pemilu mendatang makin diketahui peran serta masing-masing di masyarakat ketika masa kampanye dan fase pesta demokrasi tahunan ini akan berlangsung.
"Belum tentu ASN dan masyarakat membaca semua aturannya di Bawaslu atau KPU terkait kepemiluan, UU juga. Jadi kami akan hadir dengan kreasi serta membuat konten video yang mengedukasi agar bisa memahami apa yang dilarang dan apa saja yang menjadi hak masyarakat atau ASN," kata Galeh Akbar Tanjung.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
