POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan mulai menerapkan penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 5 Januari 2025. 

Kebijakan ini diambil berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 1 Tahun 2024, yang secara signifikan mengurangi beban pajak bagi masyarakat, menjadikan Kaltim sebagai provinsi dengan tarif pajak kendaraan terendah di Indonesia.

Sebelumnya, dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022, tarif PKB di Kaltim ditetapkan sebesar 1,2%. Namun, sesuai dengan Perda terbaru, tarif tersebut diturunkan menjadi hanya 0,8%. Penurunan serupa juga terjadi pada BBNKB, yang sebelumnya 12%, kini hanya 8%. 

Penurunan tarif ini dipastikan akan mengurangi beban kewajiban pajak pemilik kendaraan. Jika dihitung, masyarakat Kaltim akan membayar pajak kendaraan yang lebih rendah 0,4% untuk PKB pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Begitu juga dengan BBNKB, yang mengalami penurunan 4% dibandingkan tahun lalu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati, menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban masyarakat dan perhitungan yang cermat dilakukan antara eksekutif dan legislatif sebelum menetapkan angka tarif pajak yang dianggap paling ideal.

“Pada awalnya, kami mempertimbangkan tarif 1,2%, tetapi akhirnya kami memutuskan untuk menurunkannya menjadi 0,8% agar lebih adil dan tidak membebani masyarakat,” ujar Ismiati.

Bapenda Kaltim berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan tarif yang lebih rendah, diharapkan masyarakat tidak merasa terbebani untuk memenuhi kewajiban pajaknya, baik itu untuk PKB maupun BBNKB.

Ismiati juga menegaskan bahwa meskipun tarif pajak kendaraan turun, pemerintah tetap dapat menjalankan program pembangunan yang penting pendapatan dari pajak daerah seperti PKB dan BBNKB sangat vital untuk pembiayaan berbagai program pemerintahan terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Pendapatan daerah Kaltim tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar Rp 21,2 triliun dengan sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk belanja mandatori, seperti pendidikan, yang mencapai 20% dari total anggaran. Ini sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diperiksa oleh berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,” tuturnya.

ia meminta masyarakat Kaltim untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang keliru mengenai tarif pajak kendaraan. 

“Kami telah melakukan analisis mendalam dan menghitung semua kemungkinan dengan hati-hati. Dengan penurunan tarif ini, masyarakat tidak perlu khawatir, karena tarif PKB dan BBNKB yang berlaku di Kaltim tetap terjangkau,” pungkasnya.

(tim redaksi)