POJOKNEGERI.COM - Pemprov Kaltim, bergerak melakukan evaluasi kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta dan Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur.
Pemprov diketahui secara marathon melakukan evaluasi dan pemecahan kendala yang di hadapi kawasan ekonomi khusus yang diresmikan Presiden Jokowi, 2019 lalu.
Muhammad Sa'duddin, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim, memaparkan evaluasi telah dilakukan, beberapa catatan evaluasi telah disampaikan ke Gubernur Kaltim.
"Yang jelas ada evaluasi, evaluasi akan dilanjutkan di tingkat pimpinan. Akan diputuskan nanti seperti apa, dari KEK seperti apa, kan ada evaluasi dari Menko Perekonomian, nanti akan seperti apa. Ke depannya seperti apa," kata Sa'duddin, Minggu (25/12/2022).
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK) disebut masih memberikan waktu untuk Kaltim melakukan pembenahan terhadap KEK MBTK.
Sebelumnya, DN KEK mengancam Kaltim, akan mencabut status KEK jika kawasan MBTK tidak beraktivitas secara maksimal.
"Dikasih kesempatan setahun ini, setahun inilah yang akan digunakan seperti apa nanti, apakah mau maju terus, nanti pimpinan yang memutuskan," paparnya.
"Bukan soal status KEK-nya yang terpenting, namun sarana pendukung yang dibenahi," lanjutnya.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
