Ia mengatakan, mau tidak mau pemerintah harus melakukan hal tersebut. Namun demikian ia mendorong pemerintah agar menberikan edukasi ke masyarakat.
"Jadi tinggal pemerintah sendiri mengedukasi masyarakat. Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus memang menjalankan seperti ini," kata Novi.
Sebab kata dia jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan berpotensi pada kebocoran Pandapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.
"Karena bagaimana pun, karna masyarakat tidak mau, terus kita tidak lakukan akan menyebabkan kebocoran PAD akan merugikan kota Samarinda,"pungkasnya.
(Redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
