POJOKNEGERI.COM - Persoalan hukum menjadi salah satu hal yang kerap dikritik Anies Baswedan terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Anies, ada beberapa hukum di Indonesia yang harus diperbaiki.
"Kita semua menyadari kalau negeri ini akan maju apabila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua kita topang dengan kepastian hukum, rule of law," ucap Anies Baswedan, dikutip dari CNBC.
Terkait kepastian hukum, Anies mengungkapkan bahwa dunia usaha cenderung lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta.
Menurut Anies, ketika perjanjian yang ditandatangani di Singapura itu bermasalah maka penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia, tetapi Singapura.
Anies mengatakan, investor tidak percaya bisa mendapatkan keadilan apabila menggunakan sistem hukum Indonesia.
Ia mengatakan, perbaikan Ini akan dilakukan jika ia terpilih menjadi pemimpin Indonesia ke depan. (redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
