Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini, secara kebetulan, memiliki background arsitek. Keduanya pun sudah pernah memimpin daerah.
Terkait itu, Ridwan Kamil dalam keterangannya sampaikan ia tak mau berandai-andai.
"Kalau saya tidak mau berandai-andai ya. Belum pasti saya juga. Saya baru baca tadi malam, kriteria kepala daerah arsitek kan gak hanya saya," kata Ridwan Kamil
"Namun siapa pun yang terpilih harus maksimal membangun ibu kota yang diputuskan pindah ke Kalimantan. Jadi saya tidak mau "geer" (gede rasa) dan tidak mau berandai-andai, takut salah," ujar Ridwan Kamil kemudian.
Sementara Risma, menyebut ada banyak kepala daerah yang berlatar artisek, seperti yang diucapkan Presiden Joko Widodo bahwa kandidat Kepala Otorita IKN, memiliki background arsitek.
"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku saja. Jadi, enggak bisa ngomong aku," kata Risma usai menanam Mangrove di di Pantai Telaga Waja, Badung, Minggu (23/1/2022).
Lebih lanjut, Risma sampaikan bahwa dirinya lebih dahulu harus melapor ke Megawati perihal itu.
"Ibu (Megawati) tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," jelasnya.
Dikutip dari Kompas.com, IKN Nusantara memiliki beberapa struktur.
Berikut rinciannya:
1. Kepala Badan Otorita
Posisi Badan Otorita IKN langsung berada di bawah Presiden Joko Widodo.
Keberadaan badan ini dipimpin oleh seorang kepala yang setara dengan menteri.
Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Otorita IKN nantinya akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo secara langsung.
2. Dewan Pengarah
Selain itu, ada pula Dewan Pengarah yang berada di atas Kepala Badan Otorita IKN.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memilih tiga nama untuk menjadi Dewan Pengarah IKN. Ketiganya yakni, Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Zayed (MBZ), CEO Soft Bank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.
Dewan Pengarah ini akan menjadi konsultan dalam pembangunan IKN. Adapun di bawah Dewan Pengarah masih ada posisi lain yang disebut Konsil Perwakilan Masyarakat.
3. Satuan Pencegahan Korupsi
Selain dua komposisi di atas, ada pula Sekretraris dan Satuan Penegak Integritas. Satuan Penegak Integritas nantinya memiliki tiga divisi.
Ketiganya yakni Divisi Audit Internal, Divisi Pencegahan Pelanggaran, dan Divisi Pengawasan.
Keberadaan satuan ini bertujuan mencegah tindak pidana korupsi. Adapun Satuan Penegak Integritas nantinya tidak ditentukan apakah harus berlatar belakang kepolisian atau dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Ada sejumlah manajer