POJOKNEGERI.COM - Pemerataan pembangunan menjadi perhatian serius anggota DPRD Kaltim.
Salah satu persoalan pemerataan pembangunan, yakni karena keterbatasan kewenangan dan anggaran yang terbatas.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menjelaskan dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan guna melakukan percepatan pembangunan.
Ia mencontohkan, seperti jalan berstatus milik pemerintah pusat banyak memerlukan perbaikan di sejumlah daerah, masih ada kawasan yang belum teraliri listrik PLN, dan masih banyak lainnya yang merupakan kewenangan pusat.
"Wilayah Kaltim ini luas sekali, pembangunan terus dilakukan secara bertahap karena anggaran juga terbatas, sebab itu diperlukan dukungan pemerintah pusat terlebih pada kawasan pedesaan dan perbatasan," jelasnya.
Ia berharap APBN bisa bersinergi dengan APBD dalam membiayai program pembangunan.
"Efeknya luas akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, banyaknya investasi yang masuk, hingga peningkatan SDM," imbuhnya. (Advetorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
