Dorongan yang dilakukan Rakat Kaltim pun dikatakannya memiliki landasan yang begitu kuat. Sebab pihak kesultanan di dua wilayah IKN dinilai sebagai sosok yang bijaksana dan mampu menciptakan kondusifitas di tengah ragam suku yang hidup di Bumi Mulawarman.
"Di luar hal teknis sultan adalah jawaban yang paling tepat karena bijaksana dan mampu menjaga kondusifitas. Kalau terkait masalah teknis, soal pembangunan dan lainnya itu adalah tugas para pembantu kepala dan wakil otorita IKN," papar pria yang karib disapa Ayub itu.
Dengan penuh percaya diri, Ayub pun mengatakan kalau usulan sultan menjadi kepala dan wakil otorita tidak akan ditolak oleh Presiden RI Joko Widodo. Sebab usulan tersebut adalah hal yang baik dan masuk akal.
"Usulan ini tidak mungkin tidak diterima, apalagi usulan kami ini baik dan sangat masuk akal jadi pasti diterima. Dalam waktu dekat kami akan menyusun tim perumus untuk menyusun ini dan membawa para tokoh kesultanan ke Jakarta menyampaikan butuhnya kearifan lokal untuk mengawal IKN ini dan memang cuman lokal yang bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di daerahnya," katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
