Mantan penyidik KPK ini mengatakan kasus Harun seperti mati suri di KPK dalam beberapa tahun terakhir.
Namun penyidikan kasus tersebut mencuat kembali setelah gelaran Pilpres 2024 rampung.
IM57 mengkritik posisi KPK yang seolah-olah berperan sebagai alat gebuk politik.
Praswad menyebut posisi itu menempatkan komitmen KPK dalam menghadirkan penyidikan kasus korupsi yang bebas dari intervensi menjadi sebatas retorika.
"Inilah konsekuensi mengerikan ketika KPK hanya dijadikan alat gebuk politik, maka penegakan hukum yang independen hanya menjadi retorika belaka. Pemberantasan korupsi di Indonesia kembali ke era kegelapan," jelasnya.
IM57 juga meminta Megawati untuk tidak terjebak pada narasi penyelewengan wewenang yang dilakukan AKBP Rossa selaku penyidik KPK di kasus Harun.
Praswad meyakini Rossa telah bekerja sesuai dasar hukum yang jelas.
Praswad mengatakan PDIP seharusnya mendukung KPK untuk terbebas dari kepentingan politik.
IM57 mendesak PDIP turut membongkar adanya dugaan aktor intelektual yang menjadikan KPK sebagai alat gebuk politik.
Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri buka suara terkait penyitaan ponsel milik Hasto.
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
