Walau diakui banyak yang berminat untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus itu.
Hanya saja banyak yang mengurungkan niat lantaran beberapa persoalan di KEK Maloy, di antaranya masalah insfrastruktur, kepastian aset, rencana kerja sama dan investasi, penyediaan air bersih, listrik, pematangan lahan dan lain sebagainya.
"Kami segera menyusun kembali struktur unit dan perangkat Dewan Kawasan KEK MBTK dan lebih fokus kepada persoalan yang saat ini masih menjadi hambatan," jabarnya.
Kolaborasi Pemkab Kutai Timur, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat telah menyiapkan kawasan itu dengan membangun infrastruktur di dalam maupun di luar kawasan.
"Seperti jalan akses ke KEK MBTK, infrastruktur dalam kawasan dan pelabuhan berskala internasional," ungkapnya.
KEK MBTK memiliki luas 557 hektare dan yang saat ini sudah dibebaskan sekitar 509 hektare.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
