Menurutnya, hal itu tidak perlu dibahas lagi oleh Puan karena sudah terbantahkan.
"Kalau big data 110 juta sudah tidak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya. Nah, Pak Luhut sendiri kan tidak mau men-declare itu, sehingga itu otomatis telah terbantahkan oleh dirinya sendiri, sehingga tidak perlu dibahas oleh ketua DPR terkait dengan hal tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ketua DPR Puan Maharani lakukan pertemuan di Bali pada Kamis, 24 Maret 2022.
Direktur Lokataru Haris Azhar buka suara terkait hal itu.
Menurut Haris Azhar, pertemuan yang dilakukan saat sarapan di salah satu tempat makan di Bali itu sebagai bagian dari geriliya politik untuk memuluskan wacana penundaan Pemilihan Umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
"Ketika ada gerilya-gerilya, mungkin banyak teman-teman melihat gambar bagaimana Puan Maharani kemarin sarapan bareng Luhut Binsar Panjaitan. Nah lobi-lobi itu di sektor kekuasaan berjalan untuk memuluskan penundaan," ujarnya dalam diskusi virtual IM57+ Institute, Sabtu, 26 Maret 2022.
Lebih lanjut, Haris Azhar mengatakan upaya untuk memuluskan wacana tersebut semakin mengikis demokrasi di Indonesia.
Haris menambahkan segala cara akan terus mereka tempuh hanya untuk memuluskan kepentingan pribadi yang melatar belakangi selama ini.
"Satu periode lagi, setelah satu periode, satu lagi, habis itu anaknya atau siapanya, kayak gitu-gitu. Nah akhirnya nanti gayanya Vladimir Putin, martabak, dibanting sana, dibanting sini, yang penting rasanya sedap buat mereka," tegas Haris.
Oleh sebab itu, Haris menekankan, salah satu cara utama untuk menggagalkan ancaman terhadap demokrasi itu adalah berani untuk melawannya.
Caranya, dengan terus memperkuat solidaritas dan menggencarkan aksi pengawasan.
.jpg)
.png)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
