Persoalan krusial PPDB lainnya terkait sistem zonasi.
"Karena zonasi lahir belakangan setelah sekolah-sekolah itu sudah berdiri, akhirnya, ada daerah atau kecamatan tertentu misalnya di Samarinda ini numpuk banyak disitu," paparnya.
"Ketika bicara sistem zonasi, akhirnya ada kecamatan yang blank spot, tidak ada sekolah, maka jika bicara zonasi ini harus ada kearifan di dalam konteks zonasi itu, apalagi zonasi itu jatahnya cuma 30 persen," sambungnya.
Pihaknya di Komisi IV menyarakan agar Disdikbud Kaltim membuat peta mana sekolah negeri yang punya ruang untuk ditambah ruang belajar atau mendirikan sekolah baru.
"Cuma membangun atau mendirikan sekolah ini kan tidak hanya saprasnya yang dihitung, tapi kita juga harus bagaimana gurunya, sementara aja kita kekurangan guru, itu persoalannya," tegasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
