"Data sering diselewengkan ada yang mengaku pelaku UMKM padahal bukan. Kita harus pastikan hanya mereka yang berhak yang mendapatkan LPG," tegasnya.

Dia juga mengungkapkan, meskipun Samarinda sudah menerbitkan kartu tepat sasaran masih ada deviasi yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi LPG. 

"Memang masih ada penyimpangan tapi kalau sudah menekan sebanyak mungkin ketidakpastian ini. Kami akan terus memperbaiki data penerima," ujarnya.

Andi Harun menjelaskan masalah kelangkaan LPG ini tidak hanya terjadi di Samarinda tetapi juga merambah ke daerah-daerah lain di sekitar Samarinda, seperti kutai kartanegara, Bontang, dan Sangata. 

"Karena Samarinda adalah kota hub, orang dari luar daerah datang ke sini untuk membeli LPG 3 kg dengan harga pasaran yang lebih murah bahkan bisa dijual kembali dengan keuntungan. Ini yang harus kita atasi," jelasnya.

Ke depan, Andi Harun berharap koordinasi dengan pemerintah provinsi akan lebih baik untuk mengatur distribusi LPG 3 Kg secara lebih holistik. 

"Kami berharap ada rapat koordinasi tingkat provinsi agar semua variabel yang mempengaruhi distribusi LPG dapat terurai dengan baik," pungkasnya.

(tim redaksi)