POJOKNEGERI.COM - Konflik antara PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo semakin jelas terlihat.
Kali ini, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menduga, Presiden Joko Widodo mengintip program pasangan Ganjar-Mahfud ketika membolehkan pupuk subsidi dibeli dengan menunjukkan kartu tanda penduduk.
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Patria Ginting menyebut, kebijakan Jokowi serupa dengan program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang dirancang oleh Ganjar-Mahfud.
"Pada saat kemarin Pak Presiden Jokowi kunker dan bicara bagaimana di beberapa tempat tinggal pakai KTP enggak perlu kartu tani, kami tuh ya kayak, 'Ih jangan-jangan Pak Presiden nih melihat dokumen visi-misinya kami lagi' atau bagaimana ya gitu karena ya mirip banget gitu lho," ucap Patria Ginting, dikutip dari Kompas.com.
Patria menyampaikan, program KTP Sakti yang disiapkan oleh Ganjar-Mahfud bakal menggabungkan fungsi beragam kartu yang dimiliki masyarakat ke dalam satu kartu, yakni KTP elektronik.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi mengantongi beragam kartu seperti kartu Indonesia pintar, kartu untuk mendapat bantuan program keluarga harapan, hingga kartu tani yang menjadi syarat membeli pupuk subsidi.
"Ini baru terobosan luar biasa, digitalisasi semua kuat di sana karena memang anak-anak muda ingin yang simple-simple saja. Jangan kita bawa banyak kartu, katanya mau negara maju, negara digital, kok masih banyak kartu-kartu," jelasnya.
Patria pun menilai wajar apabila ada kesamaan antara kebijakan Jokowi dan program yang disiapkan oleh Ganjar, yakni memberi pelayanan yang lebih cepat dan sederhana.
Diketahui, Jokowi mempermudah pembelian pupuk subsidi oleh petani yang tidak harus menunjukkan kartu tani.
Jokowi mengatakan, petani bisa menggunakan KTP saat membeli pupuk subsidi. Namun, dia mengatakan tidak sembarang KTP yang bisa digunakan untuk membeli pupuk.
"Ini urusan kemarin kalau mau beli Pupuk harus menunjukkan kartu tani. Saya sudah menyetujui urusan pembelian pupuk (subsidi) asal di KTP ada tulisan petani silakan itu dipakai," tutur Jokowi.
Jokowi mengingatkan, jika di KTP tidak tertulis pekerjaan sebagai petani maka tak bisa membeli pupuk subsidi. (redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
