POJOKNEGERI.COM - Gelombang hiruk pikuk Pilkada 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin terasa seiring dengan semakin dekatnya hari pemilihan.
Namun di balik euforia ini, DPRD Kaltim mengigatkan Pilkada bukan sekadar soal pesta demokrasi untuk memilih pemimpin baru. Tatpi juga adalah ujian bagi integritas dan keadilan dalam proses pemilihan yang, sayangnya, seringkali terselubung dalam politik praktis dan praktik tidak netral.
Menjelang Pilkada 2024, Anggota DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan pentingnya netralitas bagi seluruh aparat negara, termasuk TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Abdulloh mengingatkan bahwa seluruh aparatur pemerintah harus menjaga profesionalisme dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis yang dapat merusak integritas pelayanan publik.
Menurut Abdulloh, netralitas bukan hanya sebuah pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap aparat negara.
“Meski memiliki tugas-tugas penting dalam pemerintahan, namun tetap wajib menjalankan tanggung jawabnya dengan netral tanpa mendukung salah satu pihak,” kata Abdulloh, Minggu (17/11/2024).
Abdulloh menekankan sikap nettalitas bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap aparat negara.
Sikap netral TNI, Polri, dan ASN sudah diatur dalam undang-undang, terutama bagi ASN.
,_António_Guterres.jpg)
,_Ananda_Emira_Moeis.jpg)
