POJOKNEGERI.COM - Aksi People Power mendadak menjadi sorotan, karena disebut-sebut ingin menurunkan rezim pemerintahan saat ini.
Aksi People Power direncanakan digelar pada Jumat (7/7/2023), di Gedung Umat Islam (GUI), Jalan Kartopuran, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Solo.
Sebelumnya, lokasi aksi direncanakan digelar di Bundaran Gladak, tidak jauh dari Balai Kota Solo.
Koordinator lapangan aksi People Power, Noerrohmat mengatakan aksi ini akan membawa sejumlah tuntutan, seperti turunkan, adili rezim korup dan segera mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
Noerrohmat menolak Aksi People Power dianggap tindakan makar.
Baginya, rakyat pasti akan turun ke jalan jika melihat negaranya terjadi kekacauan dan ketidakadilan.
"Ini beda dengan makar. Negara sedang aman tentram enggak ada korupsi dan rakyat gerak itu baru makar. Nah, kalau people power ini korupsi merajalela, ini cawe-cawe rakyat, people power," tutur Korlap Aksi People Power, Noerrohmat, dikutip dari CNN Indonesia.
Sementara itu, penanggung jawab Aksi People Power Solo, Mudrick Sangidu mengklaim aksi ini tidak memiliki afiliasi maupun kepentingan politik apapun.
Ia mengatakan warga berhak bergerak lantaran berbagai saluran aspirasi di parlemen di berbagai tingkatan dianggap alami kemacetan menyerap aspirasi rakyat.
"Karena melihat selama ini saluran aspirasi macet, di DPRD, di DPR macet, belum lagi banyaknya kasus korupsi di mana-mana. Masa diam? Rakyat juga berhak untuk cawe-cawe dong," tegas Penanggung Jawab Aksi People Power, Mudrick Sangidu.
Di sisi lain, aksi tersebut juga mendapatkan restu dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
