Sanksi untuk Ganjar dan Rudy diumumkan terbuka dalam konferensi pers, tidak seperti sanksi untuk Dewan Kolonel. Hasto mengakui Dewan Kolonel juga sudah dikenai sanksi dan diumumkan dalam rapat internal DPP PDIP.
Komarudin juga menyebut sanksi untuk Dewan Kolonel memang sudah disampaikan secara internal DPP. PDIP baru belakangan menyampaikan tindakan untuk Dewan Kolonel, karena memang keberadaan kelompok ini sudah kadung diketahui publik.
"Tapi di DPP, di internal, (sanksi) disampaikan," kata dia.
Tindakan Dewan Kolonel, kata dia, memang pelanggaran berat karena membuat organisasi di luar AD/ART partai. Nama-nama mereka yang terlibat di Dewan Kolonel pun, kata Komarudin, muncul di media.
Komarudin pun mengklaim sudah menghubungi mereka yang disebut terlibat di dalam Dewan Kolonel dan menyebut sebagian juga tidak mengerti dengan keberadaan kelompok itu. Meski demikian, Komarudin menyebut pemanggilan untuk mereka yang diduga terlibat Dewan Kolonel masih berlangsung.
"Ini kami lagi persiapan untuk panggilan gelombang berikutnya, untuk klarifikasi, kami tertibkan semua," ujarnya.
Komarudin menegaskan lagi bahwa Dewan Kolonel hanyalah inisiatif sejumlah kader, tanpa keterlibatan Puan. Ia menyadari ada kader yang kadang terlampau kreatif dan mencari muka. "Harus kami tertibkan, itu bukan menolong pemimpin, tapi menjerumuskan," kata dia.
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
