.jpg)
POJOKNEGERI.COM, SAMARINDA – Gerakan Mahasiswa Peduli Kalimantan Timur (GM-PEKAT) menyoroti dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD ditingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dinilai kian menumpuk.
Sebab dari 2021 lalu, hingga akhir 2023 kemarin, sejumlah OPD dilingkup Pemprov Kaltim masih minim serapan anggaran untuk memaksimalkan program pembangunan.
Melihat hal ini, mahasiswa yang tergabung dalam GM-PEKAT melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (11/9/2024).
Dalam penyampaiannya, mahasiswa meminta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bisa melakukan evaluasi kerja dari setiap OPD, maupun Sekretaris Daerah.
“Kami minta kepada Pj Gubernur Kaltim agar mengevaluasi dan mencopot Sekda Kaltim, karena dinilai tidak berkontribusi pada penyerapan anggaran secara maksimal dan malah menghasilkan silpa,” ucap Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Syafruddin, Kamis (11/9/2024).
Lanjut dijelaskannya, dengan adanya penumpukan dana Silpa 2021-2023 saat ini kian menunujukan kinerja Pemprov Kaltim yang dinilai tidak mampu melaksanakan secara sempurna program kerja yang telah disusun baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Berdasarkan hasil kajian dan investigasi, masa GM-PEKAT menilai bahwa pada akhir tahun anggaran terdapat Silpa yang kian menumpuk, bahkan Pemerintah provinsi diduga cendrung tebang pilih progam yang akan dijalankan atau direalisasikan.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
