POJOKNEGERI.COM - Partai Demokrat menyoroti aksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menelepon penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai mendengar keluhan warga saat blusukan di pasar kawasan Jakarta Utara.
Demokrat menilai aksi Ganjar Pranowo seharusnya tidak perlu diekspose ke publik agar birokrasi yang berlaku tidak saling menabrak.
"Karena kalau merujuk kepada persoalannya kan Pak Ganjar akan lebih baik mengurusi Jawa Tengah gitu. Di akhir-akhir masa jabatan sebagai gubernur tentu Jawa Tengah juga banyak persoalannya, banyak masalahnya, nah ini yang harus diselesaikan," tegas Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.
Demokrat lantas membandingkan kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang tidak membenturkan urusan DKI Jakarta dengan kepentingan urusan politik ke depan.
Kendati tidak ada peraturan yang dilanggar Ganjar saat menelepon Heru Budi, namun Herman mengatakan, setiap pemimpin harus memahami etika birokrasi.
Menurut dia, gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain.
Sebab, ada mekanisme dan tata cara birokrasi di dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
