"Untuk saat ini kita gratiskan dulu karena apa namanya, banyaknya isu-isu yang timbul di lapangan," jelasnya.
Ia mengungkapkan terkait dengan pengaturan parkir dan penegakan peraturan, Hendrawan meminta dukungan dari pemerintah daerah.
“Untuk regulasi parkirnya saat ini belum ada keputusan resmi dari Dinas perhubungan Kota Samarinda," ujarnya.
Untuk mengatasi permasalahan parkir lebih lanjut, Mie Gacoan berupaya untuk berkolaborasi dengan Dishub dan warga setempat.
“Kita mencoba berkolaborasi dengan Dishub dan warga sekitar, kita libatkan melalui pekerjaan warga lokal, kita juga ada pajak daerah di lingkungan sinikan masuknya ke pajak daerah, dan kami sudah koordinasi dengan pajak parkir daerah, dengan Dishub, intinya gerai Gacoan mensuport 100% yang ada di lingkungan sini," ungkapnya.
Saat ini pihak gacoan juga sedang mengurus surat bekerjasama dengan Universitas Widyagama terkait untuk menjadi lahan parkir.
(*)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
