"Saya rasa sah-sah saja, karena ujung tombak pemerintahan ada di mereka, jadi menurut saya itu tidak maslaah," ujar Rusdi.
Pemkot Samarinda sendiri lebih memilih untuk menyewa dibandingkan harus membeli mobil baru.
Jika harus membeli mobil dinas baru, maka dana APBD kota dipastikan tidak akan mampu.
Penyewaan total 69 mobil tersebut direncanakan berjalan selama 1 tahun dan akan dihentikan jika keuangan daerah dipandang tak mampu.
Adapun kerja sama dengan PT Track ini diperkirakan memakan anggaran daerah sebesar Rp 6 miliar selama setahun. (Advetorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
