POJOKNEGERI.COM - Pemberitaan mengenai rencana pembangunan RS Korpri, di Kompleks GOR Sempaja Samarinda sempat ramai beberapa hari terakhir.
Pasalnya, Komisi III DPRD Kaltim sebelumnya mengakui tidak pernah melakukan pembahasan proyek tersebut bersama Pemprov Kaltim.
Berikut tim redaksi himpun update informasi perihal pembangunan RS Korpri itu.
Hal yang menarik, adalah adanya beda pernyataan anggota dewan antara sebelum dilakukannya kunjungan lapangan dan setelah dilakukannya kunjungan lapangan.
1. Kunjungan lapangan digelar hari ini
Komisi III pun melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai proyek RS tipe C tersebut.
Pada kunjungan lapangan Komisi III di lokasi pembangunan, Haji Baba, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim mengklarifikasi hal tersebut.
Haji Baba meyakinkan bahwa memang proyek pembangunan RS Korpri telah dilakukan pada pembahasan APBD 2021.
"Pembahasan pembangunan RS Korpri memang sudah ada di buku APBD 2020. Sudah ada pembahasan memang," ungkap Haji Baba, Selasa (14/9/2021).
Terkait polemik beberapa waktu terakhir, Haji Baba mengakui kesulitan mencari data pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan di Kaltim.
"Jadi begini waktu itu, saya bukan tidak tahu. Ini kan banyak proyek nanti saya liat dulu daftar proyeknya karena banyak. Saya gak hafal," jelasnya.
Setelah menelisik daftar progres proyek di data komisi III, pihaknya menemukan adanya proyek pembangunan tersebut.
"Saya sudah minta data semua progres proyek di Kaltim, di daftar itulah, ternyata memang ada proyek RS dibahas. Begitu saya sampai tadi pagi, saya minta di staf komisi data pembahasan itu ada data RS Korpri di data kami," imbuhnya.
Haji Baba, lalu menjelaskan secara rinci perjalanan proyek pembangunan RS Korpri di Samarinda.
Pada September 2020, melalui anggaran APBD perubahan 2020, telah dianggarkan Rp730 juta untuk perencanaan pembangunan rumah sakit.
Pada APBD murni 2021, kembali dianggarkan sebesar Rp1 miliar pada Bulan Maret, untuk pengawasan pembangunan RS Korpri.
Untuk pembangunan fisik gedung, penganggaran dilakukan pada APBD murni 2021, lelang dilakukan pada Juli 2021 dengan pagu Rp46 miliar.
"Di 2020 dibahas waktu mau penganggaran APBD 2021. Sekarang yang kami kejar penyelesaian proyek itu sampai akhir tahun 2021," tegasnya.
2. Komisi III pastikan pembangunan bisa dilakukan sesuai jadwal
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
