POJOKNEGERI.COM - DPRD Kaltim angkat bicara mengenai realisasi belanja APBD Benua Etam, masuk dalam 10 besar provinsi dengan serapan terendah yakni hanya 77,77 persen.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengungkap akan melakukan evaluasi kinerja khususnya untuk OPD mitra Komisi III.
"Kami selalu melakuan evaluasi terus ya terutama dengan mitra kerjanya Komisi III, karena memang kegiatan paling banyak ada di mitra kami Dinas PUPR Kaltim," kata Veridiana, Kamis (5/1/2023).
"Kalau dari PUPR kan laporannya bagus aja, daya serapnya itu 60 persen, waktu di awal Desember, jadi penagihan belum masuk semua. Ini kan Januari kami akan evaluasi lagi," lanjutnya.
Komisi III menyayangkan adanya keterlambatan proses lelang hingga berdampak pada serapan anggaran.
Untuk itu, dirinya mendukung langkah Pemprov Kaltim lakukan lelang dini untuk program 2023.
"Kami sayangkan ya adanya keterlambatan-keterlambatan ini. Untuk 2023, ada peningkatan jumlah kegiatan di infrastruktur, sebagian sudah lelang dini di Desember kemarin, untuk mencegah keterlambatan," jelasnya.
Selain itu, Veridiana juga meminta pemerintah daerah tidak kaku dalam menjalankan aturan.