POJOKNEGERI.COM - Persoalan adanya Dewan Kolonel tak membuahkan sanksi apapun untuk Puan Maharani.
Diketahui, Dewan Kolonel merupakan wadah sejumlah anggota DPR fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai Calon Presiden 2024.
"Mba Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu," kata Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Oktober 2022.
Puan tidak dikenai sanksi meskipun PDIP sudah melayangkan surat teguran kepada Dewan Kolonel. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART partai.
Dia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan disiplin partai mesti ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk kepada Dewan Kolonel.
"Partai tidak mengenal dalam AD/ART adanya Dewan Kolonel,” kata Hasto Kristiyanto di Jakarta Pusat, Minggu, 23 Oktober 2022.
Sementara itu, dikutip dari Tempo, kondisi berbeda dengan Puan, beberapa kader lain kena sanksi. Contohnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat teguran lisan karena menyatakan dirinya siap jadi Capres. Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy dapat peringatan keras dan terakhir karena terang-terangan mendukung Ganjar jadi Capres.
.jpg)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
