Honorer Non-Database Menjemput Nasib di Ibu Kota, Audiensi di Menpan RB dan Aksi di Monas
POJOKNEGERI.COM – Ribuan tenaga honorer non-database dari berbagai daerah kembali mendatangi ibu kota.
Mereka ke Jakarta untuk menuntut kepastian status mereka setelah tidak terakomodasi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.
Aksi ini diawali dengan pertemuan resmi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada pada Senin (17/11/2025).
Pertemuan berlangsung di gedung KemenPAN-RB, Jakarta, pukul 09.00 WIB, sebelum massa melanjutkan aksi damai di kawasan Monas siang harinya.
Honorer dari Kaltim
Di antara peserta aksi, hadir pula rombongan perwakilan honorer non-database dari Kalimantan Timur (Kaltim) yang didampingi langsung oleh Albert Tarigan, Penelaah Kebijakan BKD Kaltim.
Sementara itu, Forum Honorer Non-Database Kaltim diwakili Bayu Guritno dan Rizki Pratama untuk memastikan aspirasi daerah dapat tersampaikan di hadapan pemerintah pusat.
Dalam pertemuan mediasi yang berlangsung hampir dua jam, pihak KemenPAN-RB melalui Analis Kebijakan Pertama, Moh. Firdaus, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan PPPK tahun 2024 telah resmi selesai.
Tahap I, tahap II, hingga tahap paruh waktu dinyatakan tuntas, dan penerbitan NIP serta SK bagi peserta yang lolos telah dilakukan. Firdaus menyampaikan bahwa saat ini pemerintah belum memiliki payung hukum untuk mengakomodasi tenaga honorer yang tidak masuk dalam database resmi.
“Untuk saat ini, belum ada regulasi yang memungkinkan pengangkatan tambahan di luar proses yang telah berjalan. Kami masih menunggu arahan dan kebijakan baru dari pemerintah,” ujarnya saat pertemuan berlangsung.
Pemerintah Belum Menemukan Solusi
Pernyataan tersebut memperkuat sinyal bahwa pemerintah masih belum menemukan mekanisme legal untuk memberikan status baru kepada honorer yang tidak terdata, meski tekanan dan aspirasi publik terus meningkat.
Bagi tenaga honorer non-database, persoalan utama bukan sekadar soal lulus atau tidak lulus seleksi. Lebih dari itu, mereka tidak memiliki ruang untuk mengikuti proses formal, karena identitas mereka tidak tercantum dalam pendataan resmi oleh pemerintah sebelumnya.
Hal inilah yang kemudian memicu aksi nasional hari ini. Ribuan honorer dari berbagai provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi, berkumpul di Jakarta untuk menyampaikan gugatan aspirasi mereka secara terbuka.
“Kami ini bekerja bertahun-tahun, tapi saat pendataan dilakukan, nama kami tidak muncul. Lalu bagaimana kami bisa ikut seleksi?” ujar salah satu peserta aksi.
Rombongan dari Kalimantan Timur menyampaikan persoalan serupa. Banyak tenaga honorer yang bekerja di sekolah, puskesmas, hingga perangkat teknis lain, namun tidak pernah masuk dalam database 2022 yang menjadi acuan nasional. Bayu Guritno AN, perwakilan honorer Kaltim, menyebut situasi ini sebagai ketidakadilan struktural.
“Kami tidak pernah menolak seleksi. Yang kami minta hanya kesempatan yang sama. Bagaimana kami mau ikut PPPK kalau dari awal kami tidak tercatat?” katanya.
Tuntutan yang Disampaikan
Usai pertemuan dengan KemenPAN-RB, massa bergerak menuju kawasan Monas untuk menggelar aksi damai. Dengan membawa spanduk tuntutan, para honorer meminta pemerintah:
1. Membuka regulasi afirmatif bagi honorer non-database yang telah bekerja bertahun-tahun.
2. Melakukan pendataan ulang secara nasional yang lebih akurat dan transparan.
3. Membuka formasi khusus atau mekanisme khusus rekrutmen bagi tenaga honorer yang terdampak pendataan tidak valid.
4. Memberikan kepastian status kepegawaian, agar tidak terus hidup dalam ketidakpastian.
Aksi berlangsung tertib, dengan peserta menyampaikan orasi secara bergantian. Sejumlah perwakilan daerah juga menyampaikan testimoni mengenai kesulitan yang mereka alami akibat tak terakomodasi dalam sistem.
Kehadiran Albert Tarigan dari BKD Kaltim menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim turut memantau langsung perkembangan terkait nasib honorer non-database. Langkah ini mendapat apresias peserta aksi karena menunjukkan bahwa daerah tidak hanya melepas persoalan kepada pusat.
“Ini bukan hanya masalah tenaga honorer. Ini masalah tata kelola kepegawaian di Indonesia. Kami di daerah ingin memastikan suara honorer Kaltim tidak hilang,” ujar Albert Tarigan.
Meski pertemuan belum menghasilkan keputusan konkret, pemerintah menyatakan akan mencermati tuntutan honorer dan memasukkannya sebagai bagian dari evaluasi kebijakan kepegawaian ke depan. Namun bagi para honorer, ketidakpastian ini menjadi beban yang terus menghantui.
Tanpa regulasi baru, tanpa pendataan ulang, dan tanpa formasi khusus, ribuan tenaga honorer non-database terancam kembali tidak terakomodasi pada rekrutmen berikutnya. Aksi hari ini menjadi pernyataan tegas bahwa mereka ingin dilihat, didengar, dan diperlakukan setara.
“Negara tidak boleh membiarkan mereka yang mengabdi bertahun-tahun justru tersingkir hanya karena kegagalan pendataan,” ujar salah satu orator aksi.
(tim redaksi)
