POJOKNEGERI.COM – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama bersama puluhan pejabat administrator dan pengawas dalam sebuah upacara pelantikan di Samarinda, Senin (22/12/2025).
Pelantikan ini menjadi penanda mulainya kembali rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltim setelah sejumlah jabatan strategis lama mengalami kekosongan.
Selain tujuh pejabat eselon II, sebanyak 84 pejabat eselon III dan IV turut dilantik dalam kesempatan tersebut.
Langkah ini sebagai tahap awal penataan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah memasuki tahun 2026.
Namun demikian, rotasi ini belum sepenuhnya menuntaskan persoalan kekosongan jabatan.
Di satu sisi, beberapa posisi penting yang sebelumnya kosong kini terisi. Di sisi lain, pergeseran pejabat justru kembali menyisakan belasan kursi pimpinan yang masih belum terisi dan harus segera teratasi melalui mekanisme lanjutan.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa mutasi kali ini bukanlah akhir dari proses penataan birokrasi.
Ia menyebutkan, pergeseran pejabat masih akan berlanjut seiring adanya pejabat yang memasuki masa pensiun pada Januari hingga Maret 2026.
“Ini baru langkah awal. Kita masih akan melanjutkan penataan birokrasi dari eselon II, III, hingga IV agar roda organisasi berjalan tanpa kendala,” ujar Rudy usai pelantikan.
Pejabat Eselon II yang Dilantik
Dalam pelantikan tersebut, tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama yang resmi dilantik yakni Siti Farisyah Yana sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang II, Muhaimin sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Kemudian Lisa Hasliana sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Fahmi Himawan sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH), Buyung Dodi Gunawan sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Joko Istanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Yusliando sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim.
Pengisian jabatan tersebut menutup sejumlah kekosongan lama, seperti Kepala DLH, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala DPK.
Namun, rotasi antar-OPD juga memicu kekosongan baru. Posisi Kepala Dinas Kehutanan kembali lowong setelah Joko Istanto digeser ke DLH. Hal serupa terjadi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH), yang ditinggalkan Fahmi Himawan setelah dilantik sebagai Kepala DPTPH.
Kekosongan jabatan juga terjadi di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim.
Biro Pengadaan Barang dan Jasa kini belum memiliki pimpinan definitif setelah Buyung Dodi Gunawan dipercaya memimpin BPBD Kaltim.
Sementara itu, Biro Umum juga kosong menyusul mutasi Lisa Hasliana ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Jabatan yang Kosong
Dengan dinamika tersebut, Pemprov Kaltim hingga saat ini masih mencatat sedikitnya 12 jabatan eselon II yang belum terisi.
Jabatan tersebut antara lain Asisten III Setdaprov Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Dinas Perkebunan (Disbun), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala DPKH, Kepala Dishut, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum, serta dua direktur rumah sakit daerah, yakni Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dan Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Rudy menegaskan bahwa seluruh jabatan kosong tersebut akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila persyaratan internal tidak terpenuhi, maka mekanisme seleksi terbuka atau open bidding akan menjadi pilihan.
“Itu bisa diikuti ASN dari dalam maupun luar Kalimantan Timur. Yang penting profesional, kompeten, dan eselonnya memenuhi,” tegasnya.
Khusus untuk pengisian jabatan Kepala Bappeda Kaltim, Rudy menjelaskan bahwa Muhaimin telah melalui proses uji kompetensi yang digelar beberapa bulan lalu.
Pelantikan yang baru dilakukan menjelang akhir tahun, menurutnya, berkaitan dengan penyelesaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang harus diselesaikan lebih dulu.
“Prosesnya sudah berjalan cukup lama. Karena laporan kinerja harus dirampungkan, pelantikan baru bisa kita laksanakan di akhir tahun ini,” katanya.
Gubernur berharap rotasi dan mutasi pejabat ini mampu menghadirkan semangat baru di tubuh birokrasi Pemprov Kaltim.
Dengan komposisi pejabat yang lebih segar dan sesuai kompetensi. Ia optimistis pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan adaptif terhadap tantangan ke depan.
“Harapannya kinerja bisa lebih cepat, lebih bermanfaat, dan mampu menjawab tantangan hari ini maupun masa depan,” pungkas Rudy.
(tim redaksi)
