DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Peminat pada Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Peminat pada Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pemerintah Indonesia meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesa...

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie

POJOKNEGERI.COM - Pemerintah Indonesia meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan, melakukan deteksi dini berbagai penyakit, serta menekan angka kecacatan dan kematian akibat kondisi medis yang tidak terdeteksi sejak awal.

Namun program ini namapaknya tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Hal ini tak terkeculai terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyoroti rendahnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan program ini di beberapa puskesmas meski fasilitas dan pelayanan sudah tersedia. 

Novan menilai kurangnya partisipasi ini bisa disebabkan oleh dua hal yakni minimnya waktu yang dimiliki masyarakat atau kurang masifnya sosialisasi program tersebut.

Untuk itu, DPRD Samarinda akan mendorong upaya sosialisasi lebih intensif hingga ke tingkat RT.

“Agar masyarakat di semua tingkatan khususnya lansia bisa memanfaatkan program tersebut. Kita akan lihat dan pantau sampai satu minggu ke depan sehingga kita bisa melakukn tindakan sosialisasinya seperti apa. Nanti peran DPRD akan membantu program ini,” jelas Novan.

Selain menyoroti rendahnya pemanfaatan PKG, Novan juga memberikan apresiasi terhadap sistem pelayanan kesehatan di puskesmas yang dinilai cukup baik.

Hal ini disampaikan Novan berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan beberapa waktu lalu. 

"Petugas puskesmas bukan hanya standby di tempat, tetapi juga aktif melayani masyarakat melalui posyandu. Ini yang kami sinergikan hingga ke tingkat dasar pelayanan kesehatan," ujarnya. 

Namun, kunjungan Komisi IV juga menemukan beberapa kebutuhan mendesak di beberapa puskesmas, seperti di Puskesmas Pasundan yang membutuhkan gudang penyimpanan dan tambahan kendaraan operasional. 

"Saat ini mereka hanya memiliki satu kendaraan operasional, padahal idealnya minimal dua unit," ujarnya.

(ADV)