POJOKNEGERI.COM - Belum diserahkannya Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2023 oleh Pemkot Samarinda mendapatkan sorotan dari perwakilan rakyat Kota Tepian.
Sorotan ini disuarakan Anggota Fraksi PKS DPRD Samarinda Samri Shaputra.
Samri mengatakan, seharusnya draft penting itu sudah harus diserahkan agar pembahasan kerja dan keuangan daerah bisa dilakukan tepat waktu.
“APBD Perubahan 2023 dan murni 2024, seharusnya disampaikan pada bulan Juni ini. Biar tidak mepet-mepet. Prioritas pembangunan dan alokasi anggaran untuk tahun 2024. Namun, hingga saat ini Pemkot Samarinda belum menyerahkan dokumen tersebut kepada DPRD Kota Samarinda,” jelasnya.
Dalam proses pembahasan KUA PPAS ini, pemerintah kota berkoordinasi dengan DPRD untuk menetapkan prioritas pembangunan yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan dialokasikan.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
