Sutomo menegaskan, walaupun persoalan banjir di Samarinda menjadi tugas dan tanggung jawab Pemkot, namun tetap saja Pemprov Kaltim harus ikut serta berinisiatif untuk bisa mencarikan solusi.
"Pemprov tidak mungkin berdiam diri saja melihat banjir di mana-mana lantas tidak memberikan bantuan dan kesempatan pada semua kepala daerah," tegasnya.
Selain itu, angka kemiskinan hingga sekarang masih menjadi perhatian pemerintah, terbukti dengan gencarnya program Rumah Layak Huni (RLH) di kabupaten/kota termasuk di Samarinda.
"Bukan hanya RLH, bahkan insfratruktur jalan pun kini sudah meningkat. Target dari Dinas PUPR-Pera Kaltim insfratruktur jalan mencapai 80 persen pada akhir tahun 2023," tutupnya. (Advetorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
