POJOKNEGERI.COM -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mengambil langkah tegas untuk menyuarakan ketidakpuasan dan mendorong penyelesaian segera perihal masalah sertifikasi guru.

Sorotan ini datang dari Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin. Sertifikasi guru bukan hanya soal status profesional, tetapi juga tentang kesejahteraan yang sangat penting bagi kualitas hidup para pendidik.

Tanpa sertifikasi, guru tidak dapat menerima tunjangan khusus yang menjadi hak mereka, yang pada gilirannya berpengaruh pada semangat mengajar dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

"Ketika sertifikasi terhambat, kita tidak hanya merugikan guru, tapi juga masa depan anak-anak kita. Pemerintah harus segera bertindak," kata Salehuddin belum lama ini.

Salehuddin menegaskan bahwa kesejahteraan guru adalah pondasi dari pendidikan berkualitas, dan jika masalah ini terus berlarut-larut, bukan hanya para guru yang akan dirugikan, tetapi juga masa depan sistem pendidikan di Kalimantan Timur.

Menurut Salehuddin, lambatnya proses sertifikasi menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah fundamental yang seharusnya sudah tuntas.

“Sudah lebih dari sepuluh tahun persoalan ini dibiarkan mengambang. Apa sebenarnya yang menjadi penghambat?” tandasnya.

Salehuddin mendesak agar Pemprov Kaltim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera menyelesaikan persoalan ini tanpa menunda-nunda lagi.

Anggota legislatif dari Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa penyelesaian sertifikasi adalah kewajiban moral pemerintah, sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras para guru yang terus berjuang meskipun dengan berbagai keterbatasan.

"Guru adalah pahlawan pendidikan. Jika mereka tidak diperlakukan dengan baik, bagaimana kita bisa mengharapkan kualitas pendidikan yang lebih baik?" ujarnya dengan penuh tanya.

(ADV/DPRD Kaltim)