POJOKNEGERI.COM - Aliansi Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum (AMPPH) kembali suarakan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (2/8/2023).
Dugaan pelanggaran pidana tersebut bersumber dari aliran dana hibah senilai lebih dari Rp 10 miliar yang mengalir ke instansi vertikal di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Diserukan oleh Dian, selaku koordinator aksi kalau dugaan penyelewengan dana hibah itu karena tidak adanya kelengkapan proposal atau LPJ dana hibah kepada lembaga vertikal di Kota Beriman.
“Senilai Rp 10.204.294.085 dan pemberian hibah barang tidak didukung pengajuan proposal hibah senilai Rp 1.425.812.000,” seru Dian.
Lanjutnya, aliran dan hibah yang rawan diselewengkan itu bersumber dari APBD Kota Balikpapan medio 2022.
“Maka berdasarkan data di atas dan guna memenuhi ketentuan pasal 10 UU No.9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk memanggil serta mempertanyakan kepada lembaga vertikal yang notabene-nya memiliki anggaran tersendiri akan tetapi dalam penerimaan hibah uang tersebut,” tekan Dian.
Bersama belasan masa aksi lainnya, Dian terus menekan dan meminta agar penyidik Korps Adhyaksa bisa dengan cepat memberikan respon dan turun ke lapangan. Melakukan penyelidikan permulaan. Tujuannya agar potensi kerugian negara yang bisa mencapai miliaran rupiah bisa dengan cepat terselamatkan.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
