POJOKNEGERI.COM - Menghadiri diskusi panel Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI CX) sekaligus menjadi pembicara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Faisal, sempat curhat terkait permasalahan akses telekomunikasi di daerah beberapa waktu lalu.
Di forum nasional itu, ia membeber sejumlah problematika yang terjadi di Benua Etam. Di antaranya seperti ketimpangan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi antara pulau Jawa dan Kalimantan, sulitnya pengajuan pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS), dan kondisi geografis wilayah Kaltim. Persoalan itu, menurutnya harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Terutama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
“Karena tidak bisa pemda saja. Dana kami terbatas dan wilayah kami luas,” ungkap Faisal.
Kadis Kominfo juga menekankan, perlunya penyamaan persepsi bahwa telekomunikasi saat ini menjadi kebutuhan infrastruktur dasar yang menjadi bagian dari pembangunan. Bahkan terikat langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Bayangkan, dua tahun kita pandemi. Sekolah harus online, tapi anak-anak kita di perbatasan tidak bisa sekolah karena tidak ada internet. Akhirnya mereka bekerja, sampai sekarang keterusan. Malah berhenti sekolahnya. Ini kan memprihatinkan,” tambahnya.
Kaltim memang masih mengalami wilayah blankspot sekitar 26 persen di beberapa area. Mayoritas berada di wilayah desa-desa pedalaman. Belum tersedianya akses listrik juga semakin memperparah kondisi wilayah blankspot.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
