POJOKNEGERI.COM - Cuitan Said Didu menuai respon dari berbagai pihak.
Terbaru, ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP angkat suara ihwal kabar tawaran posisi menteri bagi PKS agar mereka menarik dukungan kepada Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto tak bicara tegas saat ditanya soal itu. Menurut dia, semua pihak saat ini harus bergotong royong dan bekerja sama mengatasi masalah kebangsaan.
"Yang penting adalah bagaimana sekarang kita mengatasi persoalan pokok bangsa. Semua bekerja sama. Semua bergotong royong," kata Hasto di sekolah partai, Jakarta, Jumat (28/10).
Sementara, kontestasi pencalonan atau pencalonan presiden dan wakil presiden telah diatur sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023.
Hasto meminta semua pihak untuk menunggu. Saat ini, semua energi harus terlebih dulu dihabiskan untuk membantu sisa pemerintah Presiden Jokowi.
"Kita tunggu momentum itu, dan mari kita berikan energi positif kita, bagi bangsa dan negara," katanya.
Saat ditanya apakah PDIP setuju jika PKS masuk dalam kebinet, Hasto enggan berbicara lebih jauh. Dia meminta semua pihak agar tak bicara topik di luar isu Sumpah Pemuda 28 Oktober hari ini.
"Itu kita sumpah pemuda jangan berbicara hal-hal di luar persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
Isu PKS mendapat tawaran jatah menteri beredar bersamaan rencana koalisi mereka dengan Demokrat dan NasDem untuk mendukung Anies di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu lewat Twitter. Dia bahkan menyebut PKS juga ditawari dana besar olah pengusaha batubara agar menarik dukungan ke Anies.
Mengutip akun @maspiyuaja yang mencantumkan link berita berjudul, "Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?"
"Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha batu bara sudah 'ditugaskan' memberikan dana besar agar menarik dukungan," tulis @msaid_didu.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
(redaksi)