Salah satunya dari Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat MPP yang menguliti hasil pembangunan jalan tol dengan telak.
Menurutnya, pertanyaan dalam cuitan akun Jokowi tersebut missleading. Ia mempertanyakan buat apa jalan tol 1.900 kilometer, jika rakyat masih menderita dan tidak bisa memanfaatkannya.
"Pertanyaanya buat apa 1.900 km kalau kemudian masyarakat masih menderita, dalam arti nilai kemanfaatan tidak dirasakan masyarakat," kata Achmad, melansir dari Suara.com.
Achmad mengatakan, pembangunan jalan tol di era Jokowi berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyat. Ia menyinggung apakah jalan tol membuat rantai distribusi bahan sembako menjadi lebih mudah dan murah.
"Ternyata tidak. Artinya adanya jalan tol yang dibangun direzim ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat," kritiknya.
Achmad juga mengkritik dana jor-joran pembangunan jalan tol yang dianggap sebuah prestasi itu, di mana menggunakan dana utang. Ia turut menyinggung dana utang uang besarnya mencapai Rp 5.000 triliun.
Menurutnya, hal tersebut bukan prestasi, karena siapapun presidennya, pasti bisa membangun jalan tol dengan utang. Terlebih, utang itu akan menjadi beban yang harus ditanggung rakyat dalam jangka panjang.
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
