BGN Tanggapi Soal Usulan Dana MBG untuk Korban Bencana
POJOKNEGERI.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi usulan Komisi V DPR RI terkait pengalihan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terserap untuk membantu korban bencana di Sumatera Utara.
Menurut Dadan, keputusan mengenai pengalihan anggaran sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan secara administratif akan dijalankan oleh Menteri Keuangan.
“Itu kewenangan Presiden dan secara administratif dilaksanakan oleh Menkeu,” ujar Dadan kepada wartawan, Kamis (11/12).
Ia menambahkan bahwa saat ini BGN justru sedang dalam proses Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dengan demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah pusat.
“BGN sedang proses ABT,” ujarnya.
Usulan DPR
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai bantuan pemerintah sebesar Rp 4 miliar per kabupaten/kota terdampak bencana tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bahkan tidak cukup untuk membangun satu jembatan kecil.
“Pemerintah hari ini harus memberi kekuatan kepada daerah. Presiden kan kemarin saya dapat informasi membantu Rp 4 miliar per kabupaten. Rp 4 miliar per kabupaten itu nggak ada apa-apanya deh kalau untuk lapangan,” kata Lasarus di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
Lasarus kemudian mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan dana MBG yang belum terserap untuk membantu pemulihan bencana. Ia juga mendorong pemerintah agar berani menggunakan dana dari Bank Indonesia demi memperkuat penanganan darurat.
“Saya pernah ngomong kemarin, udah… keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar atau triliun. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” tegasnya.
Pernyataan Lasarus mencerminkan kekhawatiran DPR terhadap efektivitas bantuan pemerintah dalam menghadapi bencana besar. Menurutnya, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi yang sudah diberikan. Ia menilai pemerintah harus lebih fleksibel dalam mengatur anggaran agar masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan yang memadai.
MBG Berjalan Sesuai Rencana
Di sisi lain, BGN menekankan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai rencana. Program ini merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, Dadan tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan pengalihan dana jika pemerintah pusat memutuskan demikian.
Polemik ini menyoroti dilema antara menjaga keberlangsungan program nasional dan memenuhi kebutuhan mendesak akibat bencana. Di satu sisi, MBG penting untuk jangka panjang dalam membangun generasi sehat. Di sisi lain, bencana alam menuntut respons cepat dengan anggaran besar agar pemulihan dapat segera terlaksana.
Keputusan akhir kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan. Publik menunggu langkah pemerintah dalam menyeimbangkan prioritas pembangunan jangka panjang dengan kebutuhan darurat masyarakat terdampak bencana.
Dengan kondisi darurat di Sumatera Utara, wacana pengalihan dana MBG menjadi sorotan utama. Apakah pemerintah akan tetap fokus pada program gizi atau mengalihkan sebagian anggaran untuk penanganan bencana, hal ini akan menjadi ujian awal kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mengelola kebijakan fiskal sekaligus menjawab kebutuhan rakyat di masa krisis.
(*)
