Menurutnya, hal itu merupakan tugas bersama, bukan hanya tugas pemerintah dalam program tersebut sangat diperlukan partisipasi publik dan pelajar agar dapat mengedukasi, guna untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
"Karena negara kita adalah negara demokrasi bedasarkan hukum, sehingga semua aspek kehidupan berbahasa dan bernegara kita harus menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi," ucap Andi Harun.
Dirinya berharap, kepada masyarakat agar bisa memiliki kesadaran hukum di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kita memerlukan itu agar dapat menciptakan negara yang tertib sosial, tertib kehidupan ekonomi, dan tertib kehidupan politik," pungkasnya.
(advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
