"Tentunya juga harus ada dukungan dari semua pihak untuk mengoptimalkan pelaksanaan akreditasi perpustakaan di Kaltim,” katanya.
Diakui mantan Kepala Biro Adpim Setprov Kaltim ini, dalam pencapaian akreditasi perpustakaan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sendiri, karena banyaknya keterbatasan yang menjadi kendala, sehingga diperlukan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak.
Dia menambahkan, strategi dan kebijakan untuk peningkatan yang akan ditempuh adalah pemerintah akan memfokuskan tiga hal dalam optimalisasi pelaksanaan akreditasi perpustakaan di Kaltim.
“Pertama, memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan akreditasi perpustakaan. Kedua, kami akan memaksimalkan asistensi dan pendampingan pada perpustakaan yang akan mengimplementasikan SNP menuju akreditasi. Ketiga, berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dalam pelaksanaan program pembinaan serta pengembangan perpustakaan,” sebutnya.
Ivan berharap, perpustakaan yang ada di sekolah dan kelurahan penerima sertifikat akreditasi dapat lebih mengembangkan perpustakaan masing-masing.
“Tentunya harapan kita dapat menjadi contoh bagi perpustakaan lain,” pungkas Kepala DPK Kaltim. (Advertorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
