“Kami sudah sampaikan semuanya, terkait kinerja kami, dan hal-hal ke depan yang perlu kami laksanakan,” ungkap Firman.
Menanggapi perihal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Samarinda Joha Fajal mengatakan kalau pihaknya akan menyerap keluhan kebutuhan KPU tersebut.
Meski tidak bisa memberikan anggaran, namun kebutuhan itu bisa dikonsolidasikan kepada pemerintah. Semisal pinjam pakai aset pemerintah untuk menghadirkan gudang logistik yang diperlukan KPU Samarinda.
“Kita akan coba bantu komunikasikan. Karena kelancaran Pemilu 2024 ini merupakan tugas kita bersama. Jadi wajar rasanya untuk saling bahu mambahu memecahkan permasalahan untuk hajat demokrasi itu,” singkat Joha.
(Advetorial)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
