"Kita tunggu pemikirannya disumbangkan ke pemerintah yang dapat menjadi penguat dalam memproduksi produk hukum di kota ini,"ungkapnya.
Lebih lanjut Wahyudi, Ketua DPC Permahi Samarinda mengatakan bahwa pihaknya bertemu dengan Andi Harun untuk menyampaikan gagasannya dari perspektif hukumnya tentang wacana Samarinda bebas tambang di 2026.
"Karena itu gak mudah, perlu kajian yang komprehensif dari segi politik dari segi ekonomi dan hukum perlu memang kebijakan dan wacana itu melibatkan mahasiswa," ujarnya.
(redaksi)
_Pembahas_Rencana_Kerja_DPRD_Provinsi_Kalimantan_Timur_(Kaltim)_menggelar_rapat_perdana.jpg)
,_António_Guterres.jpg)
