_Kalimantan_Timur_(Kaltim),_Sapto_Setyo_Pramono.jpg)
“PJU sebenarnya sudah sempat masuk RKPD dan dianggap sebagai program prioritas pemerintah provinsi. Kalau masuk dalam usulan resmi untuk Badan Keuangan, barulah prosesnya bisa lebih lancar,” kata Sapto belum lama ini.
Sapto juga menegaskan pentingnya mencantumkan nomenklatur resmi untuk menghindari potensi temuan dari audit pihak berwenang.
“Pencairan dana untuk PJU sebaiknya didasari nomenklatur yang jelas. Tanpa itu, berpotensi menjadi temuan,” tambahnya.
Sapto berharap bahwa dengan adanya regulasi yang lebih jelas, pembangunan PJU di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan infrastruktur dasar ini dapat terlaksana secara optimal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerangan di kawasan Kaltim yang membutuhkan.
“Kami berharap semua usulan dalam RKPD bisa terealisasi tanpa kendala berarti ke depannya,” tandasnya.
(ADV/DPRD Kaltim)
,_António_Guterres.jpg)
,_Ananda_Emira_Moeis.jpg)
